Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmad Handoyo. Foto: Kresno

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mendorong penguatan Bulog (badan urusan logistik) sebagai salah satu badan yang menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus menjadi tumpuan para petani untuk menyerap hasil panennya ketika harga di pasaran jatuh.

“Banyak variabel yang ikut mempengaruhi terjadinya kenaikan harga bahan pangan seperti beras di pasaran. Diantaranya kondisi hasil panen yang kurang bagus saat musim panen tiba, bisa juga akibat adanya permainan pasar oleh pihak swasta,” ujar Rahmad.

Sejatinya, lanjut Rahmad, tugas Bulog lah yang menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus melakukan penyerapan hasil panen petani. Artinya ketika hasil panen petani berlebih, Bulog lah yang akan menyerap hasil panen tersebut dengan HPP (harga pembelian pemerintah) tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun ketika hasil panen petani berkurang (paceklik), Bulog jugalah yang akan mendistribusikan beras ke pasaran sehingga stock beras di pasaran tidak kurang, dan masyarakat pun tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

“Sayangnya, semua itu belum bisa dilakukan oleh Bulog secara maksimal. Dengan batasan HPP yang ditetapkan pemerintah, ketika hasil panen petani melimpah, Bulog tidak bisa menyerap hasil petani secara maksimal. HPP Beras Bulog ke petani lebih rendah dibanding harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani. Sudah pasti petani akan lebih memilih menjual berasnya ke pihak swasta yang harga belinya lebih tinggi dibanding menjualnya ke Bulog,” ungkap politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini.

Akibatnya, ketika musim paceklik dimana beras di pasaran berkurang, Bulog tidak memiliki stock beras yang banyak untuk didistribusikan ke pasaran. Pada akhirnya, harga beras di pasaran juga melambung tinggi. Di awal tahun 2018 ini saja, menurut Rahmad, Bulog hanya memiliki stock beras 1 juta ton. Diharapkan pada bulan Maret mendatang stock beras Bulog akan bertambah.

“Diibaratkan, Bulog sebagai pemadam kebakaran, namun tidak diberikan 'air' untuk menyiramnya,” tambahnya.

Oleh karena itulah, ia berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan atau ketetapan HPP tersebut, sehingga ada win-win solution bagi semuanya. Dimana ketika petani memasuki masa panen, mereka tidak merugi untuk bisa menjual berasnya kepada Bulog. Begitupun ketika musim paceklik tiba (panen berkurang), masyarakat tidak akan “berteriak” akibat tingginya harga beras di pasaran akibat berkurangnya beras di pasaran.

“Yang pasti di sini negara harus hadir. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan HPP tersebut, dan segera mencari win-win solution, baik bagi petani maupun masyarakat luas. Bulog juga harus full power untuk menstabilkan harga, buffer stock. Kami di DPR akan terus mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat luas, baik dalam hal penganggaran atau lainnya,” pungkas politisi asal dapil Jawa tengah V. (ayu/sc)